SAMPANG – Persatuan Ulama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sokobanah yang tergabung dalam PERKASA (Persatuan Ulama dan Tokoh Kecamatan Sokobanah) secara tegas menyatakan keberatan atas rencana mutasi Kapolsek Sokobanah, IPTU Sujiyono, S.H., sebagaimana tercantum dalam telegram mutasi dari Polda Jawa Timur.
Pernyataan keberatan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur di Surabaya, dengan tembusan kepada Kapolres Sampang, pada Januari 2026. Surat tersebut bernomor 002/PERKASA/SP/I/2026 dan ditandatangani oleh tokoh ulama, tokoh pemuda, serta para aktivis masyarakat Sokobanah.
Dalam suratnya, PERKASA menyampaikan keberatan secara tegas atas rencana maupun keputusan pemindahan IPTU Sujiyono dari jabatannya sebagai Kapolsek Sokobanah. Mereka bahkan memohon agar IPTU Sujiyono ditetapkan kembali dan tidak dipindahkan dari wilayah Sokobanah.
Dinilai Berprestasi dan Berpihak pada Masyarakat
PERKASA menilai selama menjabat sebagai Kapolsek Sokobanah, IPTU Sujiyono telah menunjukkan kinerja yang nyata, terukur, dan profesional, serta berpihak pada kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Beliau mampu membangun komunikasi yang baik dengan ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda, sehingga situasi kamtibmas di Kecamatan Sokobanah relatif kondusif,” tulis PERKASA dalam surat pernyataannya.
Sokobanah Rawan Konflik Jelang Pilkades
Salah satu alasan utama keberatan tersebut adalah kondisi Sokobanah yang dinilai rawan konflik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang.
PERKASA menyebutkan bahwa saat ini sudah mulai terasa adanya potensi gesekan antarpendukung calon kepala desa. Dengan kondisi tersebut, sosok Kapolsek yang memahami karakter wilayah dan masyarakat dinilai sangat dibutuhkan.
Terbukti Mampu Redam Konflik Pilkada 2024
Selain itu, IPTU Sujiyono juga dinilai memiliki rekam jejak (track record) yang baik dalam menangani konflik sosial dan politik. PERKASA menyoroti keberhasilan IPTU Sujiyono dalam meredam gejolak dan ketegangan masyarakat saat Pilkada 2024, ketika konflik antarpendukung dinilai sangat tinggi.
“Berdasarkan pengalaman dan kemampuan beliau, IPTU Sujiyono terbukti mampu menjaga stabilitas keamanan di tengah situasi politik yang memanas,” lanjut isi surat tersebut.
Sokobanah Masuk Zona Merah Kamtibmas
PERKASA juga mengungkapkan bahwa secara historis, Kecamatan Sokobanah kerap masuk dalam zona merah kamtibmas pada setiap momentum politik, mulai dari Pilkades, Pilkada, Pileg hingga Pilpres. Oleh karena itu, kesinambungan kepemimpinan di tingkat Kapolsek dinilai sangat penting demi menjaga stabilitas wilayah.
Harapan kepada Kapolda Jawa Timur
Melalui surat pernyataan ini, PERKASA berharap Kapolda Jawa Timur dapat mempertimbangkan secara matang aspirasi masyarakat Sokobanah dan membatalkan mutasi IPTU Sujiyono, demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
“Kami memohon dengan hormat agar Bapak Kapolda Jawa Timur berkenan mempertimbangkan aspirasi ulama dan tokoh masyarakat Sokobanah demi kepentingan kamtibmas yang lebih besar,” tutup pernyataan tersebut.
Red
